Hak Orang Miskin atas Kesejahteraan

Pengemis di lampu merah
Ibu ini tidur di perempatan lampu merah

Walau sering membaca dan mendengar tentang hak asasi manusia (HAM), sejujurnya konsep itu cuma bayang-bayang dalam kepala saya. Itu pun yang mampir karena  muncul di koran dan televisi. Seperti peristiwa Mesuji, ketika petani dibantai di kampungnya sendiri. Dalam kekerasan kasat mata itu terlihat  HAM di dalamnya.  Pelanggaran HAM tepatnya. Setelah itu gelap kembali. Saya pikir HAM itu bukan urusan ibu rumah tangga 🙂

Gara-gara melihat ada kompetisi blog soal HAM,  saya tertarik mengetahui lebih lanjut apa HAM sesungguhnya? Oh itu tentang  hak yang kita bawa sejak lahir dan dilindungi undang-undang. Agama yang kita pilih, organisasi yang kita masuki, berkumpul dan jatuh cinta dengan siapa, sekolah dimana dan setinggi apa, adalah sekelumit kecil dimana hak  dalam memilih  yang dilindungi undang-undang. Sering dengar kebebasan berekspresi kan? Itu juga adalah soal hak asasi manusia. Hak asasi ini dan hak-hak lain diatas hanya bisa dicabut melalui proses hukum. Misalnya jika melakukan kejahatan dan pengadilan menjatuhkan hukuman kurung, hak kita bebas jalan-jalan di mall akan dicabut.

Dari ketertarikan soal HAM  saya sampai melipir ke Perubahan UUD 1945. Bab XA  membahas tentang Hak Asasi Manusia. Dari sana sedikit paham bahwa ruang lingkup HAM itu luas sekali. Jadi saya pikir mustahil juga dalam waktu singkat memahami HAM  secara konprehensif. Saya memutuskan memahami dari hak ekonomi dulu. Bidang itu lebih dekat dengan keseharian saya. Dan hak ekonomi terangkai bersama hak sosial dan budaya.

Dan busyet! Dalam Perubahan UUD 1945 tidak terdapat  secara khusus ayat-ayat yang membahas tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut  masih tersebar di pasal-pasal pada batang tubuh Perubahan UUD 1945. Kok bisa gitu ya? Padahal tugas  negara melindungi  dan memastikan hak asasi warganya dilaksanakan dengan baik. Baik lah! Mungkin tidak perlu juga rincian di sana. Kita masuh punya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kan. Yang jelas salah satu dari hak asasi kita  adalah negara berkewajiban dalam pemenuhan  ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Orang Miskin atas Kesejahteraan

Saya jadi dapat perspektif baru. Mencoba melihat sekeliling dengan perspektif tersebut. Apa yang terjadi? Memang sudah lama menyadari bahwa kemiskinan adalah tontonan sehari-hari. Namun bisa  dikatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang penduduknya mayoritas miskin. Kebangetan miskin. Tersebar dari desa sampai kota. Sejarah kita juga begitu panjang dengan kemiskinan. Nah kemana saja negara selama ini?

Apa sih Kemiskinan itu?

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Fakir Miskin : Fakir miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Ditambah lagi  pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa orang miskin, wanita dan anak-anak terlantar dilindungi negara.

Tapi saya amat yakin bahwa ibu pengemis yang tertidur di lampu merah diatas tak dijamin negara. Jangankan menjamin tahu saja mungkin tidak.

Padahal dalam diri ibu pengemis dan orang-orang yang senasib dengannya melekat hak kesejahteraan seperti ini :

  •  Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
  • Memperoleh pelayanan kesehatan,
  • Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
  • Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
  • Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya.
  • Memperoleh derajat kehidupan yang layak
  • Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
  • Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
  • Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Karena  ibu pengemis itu tak mendapat hak kesejahteraan  dari negara, dari sudut pandang ini, boleh dikatakan  negara telah melakukan pelanggaran. Negara melakukan pelanggaran karena gagal memenuhi hak asasi warganya atas kesejahteraan, terutama di bidang ekonomi.

Kalau begitu mesti diapakan negara seperti ini? Apakah hak atas kesejahteraan yang tak terpenuhi ini bisa dituntut secara hukum?

Pendapatmu, kawans?

Salam

— Evi

 

Refrensi dari sini : http://dinsos.acehprov.go.id/artikel/implikasi-uu-fakir-miskin-sebuah-catatan-awal

 

38 thoughts on “Hak Orang Miskin atas Kesejahteraan

  1. apa iya akan digubris bu ev apabila hak kesejahteraan tdk terpenuhi lalu kita menuntut secara hukum?
    pejabat kita sudah banyak yg tuli atau entah menulikan telinga supaya tdk dengar tuntutan2 rakyatnya, pejabat kita juga kebanyakan sudah buta atau purapura tdk melihat banyak rakyatnya yg belum terpenuhi keseahteraannya
    menurut saya yg berlaku di Indonesia sekarang ini “urusanmu bukan urusanku”
    🙁

    1. Miss Titi kebutaan, ketuliaan dan ketakpeduliaan mereka tak menggugurkan fakta yg tertulis dlm uud 45 bahwa kesejahteraan rakyat di jamin. Nah kalo negara dituntut, siapa yg mewakili dipengadilan yah?

      1. Lho kok nengok ke saya.
        Saya nggak mau ach mewakili di sidang pengadilan….
        Kalau mewakili cocktail party bolehlah

  2. Kalau soal kesejahteraan, saya jadi ingat perkataan pak Habibi bahwa Reformasi itu butuh biaya yang besar.
    Kesejahteraan rakyat adalah harga yang harus dikorbankan untuk reformasi.

    1. Nah kalo lihat sepotong kalimat ini dan saya gak tahu dimana konteks P Habibie bicara, kayaknya itu bukan perkataan pemimpin yg baik deh Mas Farizal. Reformasi seharusnya tak mengorbankan hak rakyat untuk sejahtera, tapi kerelaan para penguasa turun dr jabatan dan menyerahkan pd mereka yg lbh mampu memimpin. Tapi apa iya msh ada orang Indonesia yg mampu melakukan itu ya?

  3. Ternyata masih banyak di sekitar kita yang kurang beruntung, sangat miris memang melihat pemandangan itu..
    Yang akhirnya terbentang kesenjangan sosial, kesejahteraan yang tak adil, ..

    Bingung Mba ngomongin negara mah..*ga di gubris suara kecil gini*

    Cuma bisa ngedoain aja, semoga ibu pengemis itu mendapatkan hak untuk kesejahteraannya..Amin

    1. Iya Cik, gak banyak dari pemimpin kita yg mau mencurahkan energinya terhadap jabatannya..Mereka bingung kali mo mulai dari mana. jadinya yah ham warga negara di lupakan saja karena mereka juga punya hak untuk mengurusi dirinya sendiri. Mbok ya..malu gitu yah cik 🙂

  4. hak untuk diakui kewarganegaraanya, dengan kepemilikan kartu tanda penduduk apa termasuk pelanggaran HAM ya?

    di desa saya ada sedikit permasalahan yang dialami oleh seorang tetangga 🙁

    1. Tidak memberikan KTP sebagai bukti pengakuan warga negara yg memiliki hak pilih dan diterima hukum sebagai orang dewasa, jelas melanggar hak asasi Mas Jar..Apa lagi hanya gara-gara hutang orang tua, terus KTP tak diberikan, itu lurah bersalah banget secara hukum..

  5. pendapatku uni..? meringis dan hanya meringis..
    terus berharap, kelak perubahan itu datang.

    selamat pagi, uniku..!

    1. Selamat sore Amay cantik. Gimana bukik sore ini? Adem2 sejuk, cuaca cerah, merapi dan singgalang bikin perasaan terbang jauh ya. Hehe..iya May, walau hanya sekedar harapan, perbaikan ham dinegara kita gak boleh putus

  6. Seharusnya pemerintah bisa dituntut ya mbak karena tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya…

    Tapi siapa yang akan mewakili rakyat untuk tuntutan itu yaaa??

    1. Kalo mengacu pd uud dan melihat kenyataan di lapangan, mestinya bisa dibuat tuntutan Jeng Lis. Kumpulin aja tanda tangan mereka yg hendak diperjuangkan, bikin deh tuntutan. Cuma mo kemana tuntutan itu di alamatkan, itu yg aku gak tahu. Kayaknya pemerintah bukan negara deh. Waduh kalo sdh masuk ke hukum, bahasanya jd ribet Jeng. Jd mari kita jd Blogger peduli HAM saja hehe..

  7. Orang miskin tentu bukan di Indonesia saja, banyak negara yang rakyatnya miskin. Saya melihat di beberapa negara yang pernah saya kunjungi.

    Negara tentu sudah berusaha mensejahterakan rakyatnya walaupun belum bisa menyeluruh.

    Sebagai seorang muslim sayapun ikut prihatin. Bagaimana dengan zakat, dan infaq yang selama ini kita dengung-dengungkan ?

    Bagaimana dengan muslim yang hartanya banyak dan terus berusaha mengumpulkan hartanya dengan menghalalkan segala cara ? Lihat di penjara itu ? Mereka bukan hanya orang miskin yang mencuri dua buah jagung tapi juga ada yang mencuri milyaran rupiah.

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial tentu harus memikirkan dan meningkatkan lagi upaya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara yang benar dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

    Apakah rakyat bisa menuntut pemerintah ? Mungkin bisa, tapi saya tak tahu caranya jeng.

    Salam hangat dari Surabaya

    1. Iya sih Pakde, pemerintah sdh berusaha tp gak maksimal. Ironi besar bahwa di negara subur hanya segelintir orang yg makmur. Kok mereka gak bisa memenej sumber daya potensial?

  8. katanya indonesia akan di berantas dari kemiskinan !! tapi ternyata masih banyak juga orang orang yang belum tercukupi !! pemerintah seharusnya malu dengan peraturan yang sudah di buatnya itu ! 😛

      1. iya bner tuh !!!
        jadi heran deh untuk apa buat apa pemerintah tidak memperhatikan rakyat yang ada di bawah !! sedangkan mereka makan di restoran mahal saja bisa !! 😛

        1. Jangan heran dunk Mbak Dea..Sepanjang orang cuma tahu bahwa hidup ini hanya soal dirinya, apa saja bisa terjadi kok 🙂

  9. hehe kalau menurut saya ada yang salah dengan para pemimpin di negeri ini… coba saja kita lihat seseorang ingin jadi pemimpin harus mengeluarkan dana yg tidak sedikit, bukan rahasia lagi tapi sulit di buktikan, jadi jangan heran kalau udah jadi pemimpin tidak memikirkan rakyat, bisa jadi yg mereka pikirkan pengembalian modal dan untungnya sekaligus walaupun harus menabrak rambu rambu hukum,,, aji mumpunglah yg di pergunakan..

    saya hanya bisa berdoa untuk ke depanya “semoga negara tercinta ini di pimpin oleh pemimpin yang benar benar bisa membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya. “

    1. Amin. Kang Yayan, yg msk dlm kepemimpinan negara idealnya emang pemimpin sejati. Bukan mrk yg menganggap negara sbg periuk nasi, yg mengeruk yg bs dikeruk utk kepentingan sendiri. Melupakan tanggung jawab jabatan sbg abdi negara itu melanggar hak asasi manusia…

  10. UUD itu dibuat untuk dilanggar mba bukan untuk ditaati, itulah sesuatu ironi yang terjadi di negera kaya ini

  11. betul mbak….seperti yg ada di salah satu pasal UUD 45 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

    ini kok kata dipeliharanya jd lain ya kenyataannya…?
    dipelihara dalam arti kata dilindungi atau dibantu oleh negara?
    atau dipelihara dlm arti lain tanpa ada bantuan apa2..? hanya ‘dipelihara’ aja…?

  12. ada pepatah mengatakan ayam mati di lumbung padi, itulah perumpamaan yg tepat utk sebagian masyarakat negeri ini, di negeri yg konon katanya gemah ripah loh jinawi, kaya hasil tambang bumi, nyatanya tidak membuat rakyatnya bisa hidup layak, entah kemana hasil bumi, hasil tambang, jelas pemerintah sangat bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya mau menerima hasil pajaknya tanpa mau berbagi utk kesejahteraan rakyatnya, tapi ironisnya yang mengaku sebagai wakil rakyat juga setali tiga uang, hanya mewakili rakyat menerima gaji besar, hanya mewakili rakyat mendapat fasilitas mobil mewah, hanya mewakili rakyat mendapat rumah mewah tapi tidak mau mewakili aspirasi rakyat yg terpinggirkan…,aduh…apalagi kalau melihat salah satu acara TV “jika aku menjadi” miris dgn kehidupan mereka…

    1. Sepertinya disini ada salah persepsi soal melayani dan di layani Pak Insan. Yang mestinya melayani, merasa harus dilayani..Ngmongin kayak ginian emang suka menaikan tensi darah Pak..Ngegemesin!

  13. ini masalah bersama sebenarnya… tidak cuma pemerintah saja.. karena sejahtera adalah hak semua warga negara dan kewajiban pemerintah membantu rakyatnya untuk mencapai itu semua.. nice post semoga menang ya..

    1. Iya Bro, itu hak bersama untuk sama-sama mensejahterakan bangsa. Tapi mestinya negara yg punya insiatif lebih besar dalam menyediakan infrastrukturnya 🙂

  14. Di negara-negara maju, kaum tunawisma biasanya mendapat tunjangan sosial.
    Saya tidak tahu kenapa di Indonesia tidak seperti itu, mbak Evi.
    Apakah memang dana yang ada tidak dikelola dengan baik?
    Apakah tunawismanya terlalu banyak?
    Atau…
    Tidak ada kepdulian buat memikirkan nasib mereka.

    Ironis ya, kala korupsi dan jalan-jalan ke luar negeri jadi satu keniscayaan
    Kaum yang terpinggirkan ini malah terlunta-lunta di tepi jalan…

    1. Iya tuh Mbak tunjangan sosial di negara lain bikin kita iri..Kapan ya kaum yg pantas diberi tunjangan bakal dapat dari negara. Alasan klise biasanya sih, duit negara gak cukup buat memberi tunjangan segitu banyak orang tak punya. Tapi mbok ya prihatinnya benaran gitu ya Mbak. Duit negara gak dipakai foya-foya yg cuma nyenengin diri sendiri dan kelompoknya. Aku pikir bagian tak peduli juga ada disini Mbak Irma 🙂

  15. Ironisnya, di UUD dikatakan orang miskin dan anak jalan dipelihara negara. Gimana mau lenyap di muka bumi kalo terus dipelihara 🙂

  16. Di suatu tempat yang nun jauh disana saya pernah mendapati kalimat ini ” Jangan tanyakan apa yang telah kau persembahkan bagi negara tapi tanyakan apa yang negara perjuangkan untukmu”. Semacam ‘pembuktian terbalik’ gitu ya…

  17. saya di desa, baru saja menjumpai seorang kakek tua yang terlantar, entah di terlantarkan atau bagaimana..
    mampir kerumah saya sebentar untuk berteduh karena panas.
    kasian sekali melihatnya miris,,
    saya benar” heran dengan mereka yang diatas yang katanya punya tujuan mensejahterakan rakyat,
    begitu sudah diatas lupa janji”nya
    kalau memang benar tujuannya ingin mensejahterakan saya yakin mereka sudah bisa membantu mensejahterakan meskipun tanpa berada di posisi itu..

Terima kasih sudah berkunjung. Apa kesan teman setelah membaca pos di atas?